Kantor Dinas PUTR di Sambangi LSM LIRA Minta Kepastian Persoalan Aset Milik Pemerintah

  • Whatsapp

LUMAJANG , MN CAKRAWALA-Sejumlah Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Lumajang geruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Lumajang, Senin (15/11/2021).

Kehadiran LSM LIRA Kabupaten Lumajang, bertujuan untuk mengklarifikasi keabsahan lahan aset milik Dinas PUTR Kabupaten Lumajang bekas tambang galian pasir di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Bacaan Lainnya

“Mohon maaf, pak Kepala Dinas lagi rapat, Kabid Sumber Daya Air (Hari Soedjoko) juga ada dinas luar, nanti kami sampaikan terkait hal ini,” kata Sekretaris DPUTR Kabupaten Lumajang, Syaiful kepada media dan LSM LIRA Kabupaten Lumajang.

Karena tidak mendapatkan informasi yang detail dari kantor DPUTR Kabupaten Lumajang, Anggota LSM LIRA Kabupaten Lumajang langsung mendatangi kantor balai Desa Besuk, Kecamatan Tempeh untuk meminta kepastian informasi dan kepastian hukumnya.

Kepala Desa (Kades) Besuk, Supatno tidak ada di kantornya. Akhirnya Kades Besuk bisa ditemui awak media ketika mendampingi Dinas PUTR Bidang Sumber Daya Air melakukan normalisasi sungai di jalan Raya Tempeh Lor.

“Kalau terkait munculnya beberapa problema di lokasi tersebut, kami dari pihak desa tidak mengetahuinya, karena lahan itu milik Dinas PUTR, bukan milik desa,” ujarnya.

Kalau sampai muncul sertifikat pada sejumlah bangunan di sana, Kades Besuk juga tidak mengetahuinya.

“Saya kan baru menjabat disini mas, jadi urusan seperti ini desa sangat tidak mengetahuinya. Dan hal ini tidak pernah ada laporan ke desa,” bebernya lagi.

Sementara itu, Camat Tempeh, Pudjianto ketika ditemui LSM LIRA Kabupaten Lumajang, juga menjelaskan jika dirinya hanya mendapatkan sedikit informasi terkait dengan adanya lahan aset milik DPUTR Kabupaten Lumajang yang disoal warga penggarap.

“Saya juga baru menjabat 5 bulan disini, jadi informasi taunya itu lahan milik DPUTR dan warga meminta garapannya lagi, jika nanti ada info tambahan akan saya kabari kembali,” jawabnya singkat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DPD LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Achmad Fuad Afdlol, kepada media ini menerangkan jika pihaknya akan terus mengawal tuntas persoalan ini.

“Warga bisa mendapatkan hak garapnya kembali, usut bekas pertambangan pasir ilegal, hukum pembuang sampah liar, ungkap aktor pembuatan akte sertifikat dilahan aset milik DPUTR Kabupaten Lumajang,” terangnya.

Dan menurutnya, persoalan ini akan dinaikan laporannya ke tingkat Polda Jatim, sebab di tingkat Polres belum ada respon.

( Muksin A / M. Hadi ) Share this page to Telegram

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *