Kasus jabatan RT/RW berkaitan dengan UU ITE Masuk ke Meja Penyelidikan

  • Whatsapp

Pasuruan,Media Nasional Cakrawala-Jabatan yang tidak bisa di lakukan dengan nominal materi, tetapi dampak sosial masyarakat, dengan etika gotong royong harus di perjuangkan dan saling menghargai satu sama lain, sesuai norma pancasila pedoman dari Negara Indonesia.

Tetapi di satu sisi warga yang menjabat sebagai ketua RT (M.Dadang Yulianto) dan RW (Pustopo Adi. S.H) telah di cederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terjadinya dua lisme kepemimpinan, ketua RW di angkat sesuai Surat keputusan Nomer : 141.2/4/424.307.2.24/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang di tanda tangani Rofi’I Widodo. Dalam Negara yang demokrasi boleh mengemukakan pendapat, tetapi dengan cara santun dan sopan. Akan tetapi masalah dualism kepemimpinan RT/RW berawal dari pencopotan ketua RW yang sepihak tanpa alasan yang jelas, disitulah terjadinya saling serang antara kedua kubu.
Ketua RT yang merasa namanya di cemarkan melalui media sosial melaporkan kepihak kepolisian, serta membawah bukti-bukti chat kepada pihak kepolisin, dan pengaduan tersebut di peroses oleh pihak kepolisin polresta Pasuruan, dengan bukti laporan pengaduan pada tanggal 23 agustus 2021 dan dianalisa sama pihak penyidik. Dan selanjutnya masuk ke penyelidi pada tanggal26 agustus 2021 dengan Nomer : Sp.Lidik/329/VIII/RES.2.5/2021/Satreskrim, dengan hasil pengembangn para penyidik pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor : B /266/VIII/RES.2.5./2021/Satreskrim. Dengan hasil laporan tersebut penyidik akan memanggil saudara MY, R dan D semuanya sebagai terlapor.

Dari hasil pantauan Media Nasional Cakrawala di lapangan, Permasalaha ketua RT/RW tersebut pernah di mediasi tetapi pihak kepala desa tidak bisa menjembatani mediasi tersebut, Pahak RT/RW sempat mengirim surat ke Ombudsman RI perwakilan Jatim, Dan dari pihak Ombudsman merintahkan pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan segera turun kelapangan dan memanggil para pihak, akan tetapi hasil dari pihak ispektorat kabupaten Pasuruan meberikan jawaban tertulis tentang atas surat pengaduan dugaan kesewenang-wenanganpejabat desa di pemerintahan Desa Bendungan Kecamatan Kraton, Nomor : X.700/1.VI.04/424.060/2021 pada tanggal 24 Juni 2021 yang di tanda tangani oleh drh. Irianto, MM.
Ketua RT/RW tesebut telah minta pendampingan Hukum, ke kantor hukum AFRIZA LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamatkan di perumahan Tambak Yudhan Makmur Kota Pasuruan. Dalam pendampingan Hukum terkai Klainnya akan selalu berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, karna selalu mengedepankan sistem kekeluargaan. Dan pihak penasehat hukum sempat kordinasi dengan pihak kecamatan yang di temuin langsung dengan Pak Munif selaku camat Kraton dan sangat terbuka sekali permasalahan tersebut diselesaikan dengan mediasi.” Bersambung”.(Tim Pasuruan)

Share this page to Telegram

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *