Siapa yang Pemblokiran Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) akan Berhubungan dengan Hukum

Musi Rawas Utara,MN Cakrawala-Pemblokiran Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang dilakukan warga sebagai pemberlakuan Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam, dinilai sudah masuk ke ranah hukum. Sehingga, kini menjadi urusan penegak hukum.

Demikian ditegaskan Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto SIK, dalam dalam rapat koordinasi bersama Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) H Devi Suhartoni, Badan Intelijen Negara (BIN), Asisten 1, Dit Intel, Kepala Desa terkait, Sekda, Wakil Bupati Muratara, Kodim dan Polres Muratara, Selasa (18/5).

Rapat koordinasi tersebut digelar, dalam rangka mendiskusikan terkait penolakan masyarakat terhadap Perda Pesta Malam.

Diungkap Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto SIK usai rapat tersebut, pihaknya terus melakukan pendalaman bila terkait terjadinya pemblokiran Jalinsum kemarin. Bila ada oknum provokator yang memprovokasi massa, akan pihaknya tidak tegas sesuai peraturan undang-undang berlaku.

Soal beredarnya informasi ada oknum Kepala Desa yang ditahan pasca pemblokiran Jalinsum, Kapolres menjelaskan itu bukan ditahan, namun untuk dimintai keterangan. Dikatakan Kapolres, sudah ada beberapa kepala desa yang telah pihaknya mintai keterangan. Bila terjadi penutupan Jalinsum lagi, menurut Kapolres, itu berkaitan dengan urusan nasional, artinya sudah dianggap anarkis serta melawan hukum karena tidak ada hubungannya Jalinsum dengan Perda.

“Urusan Perda itu dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, jadi kalau sudah menutup jalan lintas itu sudah melanggar hukum dan urusannya dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini TNI dan Polri,” ungkapnya.

Hak yang sama disampaikan Dandim 0406/MLM Letkol Inf Erwinsyah Taupan SH, M.Si. Dia mengaku sangat prihatin, karena dia juga seorang putra daerah. Menurut dia, saat Pilkada lalu bisa berjalan damai, tidak ada pembakaran atau penutupan jalan.

“Namun melihat kejadian kemarin saya prihatin dan malu terhadap masyarakat Kabupaten Muratara. Padahal sebelumnya sempat dipuji karena perubahan sikap pada Pilkada yang lalu, namun kembali lagi seperti ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan, selaku Dandim 0406/MLM, sesuai amanat UU Nomor 34 tahun 2004, tugas operasi militer selain perang adalah untuk membantu pemerintah daerah, maka ia akan berdiri diatas kepentingan masyarakat, bila kepentingan masyarakat terganggu.

“Saya dengan Kapolres akan melakukan upaya-upaya baik secara preemtif, preventif atau dengan terpaksa dengan langkah-langkah hukum,” sampainya.

Sementara itu Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengungkapkan, penolakan Perda Penutupan Pesta malam itu hanya terjadi di sedikit desa dari 89 Desa dan Kelurahan yang ada di Muratara, yakni Desa Batu Gajah Baru, Desa Macang Ilir dan Desa Lesung Batu. Dalam rapat koordinasi, Devi mengajak semua komponen masyarakat untuk menjadikan Muratara lebih baik.

“Dalam rapat kordinasi bersama Kades, Asisten 1, Sekda, Wabub, Dit Intel, Korwil BIN, Dandim dan Polrea tadi, kita mendiskusikan sesuai visi misi sekaligus putra daerah. Ini untuk mengubah Muratara lebih baik. Dimana ada tidak sepaham, tidak setuju, silahkan bagi yang ingin demo dan itu hak demokrasi,’’ terangnya.

Terkait hal itu, kata Devi, tidaklah boleh menutup jalan nasional dan kegiatan anarkis lainnya. Kemudian kedepan siapapun yang masih menutup jalan lintas terkait Perda, kata dia, itu bukan lagi menjadi urusan pemerintah daerah, namun aparat penegak hukum. Dia menegaskan bila masih terjadi silahkan aparat penegak hukum melakukan tindakan, sesuai aturan yang berlaku, tuturnya.(Asropil).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: