PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN) MEWAKILI RAKYAT JAWA TIMUR MERASA BERDUKA

Jakarta,MN Cakrawala-Kami keluarga besar Pemantau keuangan negara (PKN) di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai tanah Papua mengucapkan  turut berduka Cita atas matinya Roh dan Tujuan UU No 14 Tahun 2008 di Badan Publik Pemprov Jawa Timur Cq Dinas pendidikan pendidikan Prov Jawa Timur karena tidak memberikan Permintaan Informasi Publik yang dimohonkan PKN ,dalam hal ini Dokumen Hard Copy Pengadaan barang dan jasa tahun 2019,sehingga PKN mengajukan Sengketa ke Komisi Informasi Jawa Timur dan diputuskan

1.Informasi yang di mohonkan pemohon adalah Informasi terbuka 2.Pemohon (PKN) hanya boleh melihat dokumen tersebut dan hard Copy tidak boleh, Bahwa dengan adanya Putusan yang hanya boleh melihat saja ,diduga telah melanggar dan mengkangkangi UU No 14 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 c yang menyatakan,Pasal 4 yaitu
(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(2) Setiap Orang berhak:
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
dan/atau
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Atas Putusan Ini PKN melakukan Gugatan ke PTUN SURABAYA ,namun putusan PTUN justru menguatkan Putusan Komisi Informasi dan
PKN menduga sudah terjadi Pembodohan terhadap Masyarakat, dan juga (PKN) Menduga terjadi konspirasi agar Dokumen tersebut tidak sampai di peroleh PKN,dan menurut analisa kami diduga keberatan apabila dokumen yang di mohonkan PKN di berikan secara hard Cofy,mungkin hawatir di jadikan sebagai Bukti Awal.

Maka untuk menghindari kehawatiran tersebut berbagai macam cara dilakukan ,antara lain membuat tafsir terhadap pasal 4 ayat 2 c yang kami nilai tidak sesuai subtansinya dengan pasal 4 ayat 2 c Yang semestinya Badan Publik Pemda prov dan Komisi Informasi dan PTUN Surabaya seharusnya tahu bagaiman itu ROH dan Tujuan Hakiki UU No 14 Tahun 2008 dan Hak-hak Konstitusi rakyat sesuai pasal 28 F tentang hak Rakyat memperoleh Informasi.

Namun kami duga semua di pelintir dan hal tersebut tentunya bertolak belakang terhadap Tujuan Reformasi dan Tujuan UU No 14 tahun 2008 serta bisa melemahkan semangat dan peran serta masyarakat (PKN) dalam ikut serta membrantas dugaan penyimpangan dan bisa mengarah kepada, dugaan Korupsi.

Rasa kekecewaan PKN terhadap perilaku oknum oknum pemegang kekuaassaaan atas komponen keterbukaan informasi publik.

UNTUKMU NEGERI KU,,,DI SANALAH AKU BERDIRI,,,
PESAN PKN,AGAR HATI – HATI DENGAN RAKYAT DAN JANGAN SAKITI HATI RAKYAT KARENA SEJATI NYA RAKYAT ITU MENGERTI,KARENA RAKYAT TIDAK INGIN MELIHAT HAL-HAL YANG MENGARAH PADA TINDAKAN DUGAAN KORUPSI.

PKN BERSAMA MASYARAKAT AKAN TERUS BERUSAHA DAN BERJUANG UNTUK KEADILAN HUKUM SERTA PENEGAKAN UU YANG TENTUNYA HARUS SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU.

Sumber Artikel : PKN
Publisher : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: