DANA TALANGAN DAN TANPA PLANG INFORMASI JADI BUDAYA DI DESA SUMBER SUKO PURWOSARI

  • Whatsapp

PASURUAN,MN CAKRAWALA-pengerjaan proyek siluman yang di kerjakan pemerintahan desa sumber suko purwosari tidak jelas kegiatan nya karena tanpa papan informasi , juga menggunakan dana talangan Dan lagi proyeknya tepat di depan kantor balai desa nya.

sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 dimana mengatur pekerjaan fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan nama proyek dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Read More

Sangat disayangkan seperti pihak pengawas lapangan dalam hal ini kades sumbersuko sendiri sebagai pelaksana penaggungjawab seharusnya mengerti aturan pemerintah untuk memasang papan proyek pekerjaan di saat dimulainya pekerjaan pembangunan proyek tersebut.

Dan salah satu anggota dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) SURAPATI mengatakan kepada awak media nasional CAKRAWALA bahwa anggota lembaga tersebut yg di dampingi kawan kawan media pernah bekoordinasi kepada pihak pemerintahan desa sumbersuko kecamatan purwosari kbupaten pasuruan ,dlm hal ini di temu sekdes(carek)tentang kegiatan proyek jembatan yg berdampingan dengan kantor kades tersebut. Staf desa sumbersuko(carek) mengatakan kegiatan proyek tersebut memakai dana talangan dan pihak kades selaku yg merangkap penyandang dana dan pelaksana lapangan mengatakan sebenarnya pekerjaan pembangunan ini masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2021.

“apa kira kira sebenarnya ada permainan antara pihak pemdes sumbersuko kecamatan purwosari kabupaten pasuruan dalam pelaksana pengerjaan proyek yang mungkin bersumber dari dana desa dengan pihak dinas terkait?

Yang seharusnya pembangunan tersebut dianggarkan dalam perencanaan tahun 2021, dan lagi semua pengerjaan fisik di pending gegara pandemi kovid-19 tetapi kades sumbersuko justru sudah mengerjakan di waktu sekarang,” Ucap salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat(LSM)SURAPATI

Pengertiannya dalam Penanganan untuk permasalahan hukum lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa, pemerintah mengungkapkan bahwasannya sistem dana talangan untuk membiayai suatu proyek pemerintah itu sudah menyalahi aturan.

Suatu pemerintahan dan sewajarnya tidak lagi mencari dana talangan dari pihak luar jika telah menganggarkan biaya dalam pembangunan suatu proyek pengerjaan fisik dalam hal ini (pembangunan proyek siluman didepan kantor desa sumbersuko), sebab dalam
“peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilarang menandatangani (melegalkan) hal hal pengerjaan proyek sebelum anggaran untuk proyek tersebut turun.”(Kang mus) Share this page to Telegram

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *