PROYEK JEMBATAN DI DESA KEBOTOHAN ,KRATON PASURUAN TANPA PAPAN NAMA DAN PATUT DI SOROTI

  • Whatsapp

PASURUAN,MN CAKRAWALA-Pekerjaan proyek jembatan di desa kebotohan kecamatan kraton Kabupaten pasuruan patut disorot. Pasalnya, di lokasi pekerjaan tidak terlihat papan nama informasi proyek sehingga menjadi pertanyaan beberapa warga yang melintas.

Awak media nasional cakrawala kemarin melaksanakan investigasi di lapangan,selasa {24/03/2021} melihat adanya pekerjaan proyek pengerjaan jembatan di desa kebotohan kecamatan kraton, kabupaten pasuruan, dimana awak media tidak melihat adanya keberadaan papan nama informasi proyek di lokasi proyek.
‎
Salah seorang masyarakat yang melintas mengatakan kepada awak media nasional cakrawala, bahwasannya proyek tanpa papan nama itu pasti jadi indikasi sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran.‎

Read More

Menurutnya, sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 dimana mengatur pekerjaan fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan nama proyek dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Sangat disayangkan seperti pihak pengawas lapangan dalam hal ini kades kebotohan sendiri sebagai pelaksana penaggungjawab seharusnya mengerti aturan pemerintah untuk memasang papan proyek pekerjaan di saat dimulainya pekerjaan pembangunan proyek tersebut.

Dan salah satu anggota dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) SURAPATI mengatakan kepada awak media nasional CAKRAWALA bahwa anggota lembaga tersebut yg di dampingi kawan kawan media pernah bekoordinasi kepada pihak kepala desa kebotohan kecamatan kraton kbupaten pasuruan tentang kegiatan proyek jembatan yg berdampingan dengan rumah kades tersebut. Pihak kepala desa kebotohan mengatakan kegiatan proyek tersebut memakai dana talangan dan pihak kades selaku yg merangkap penyandang dana dan pelaksana lapangan mengatakan sebenarnya pekerjaan pembangunan jembatan ini masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2021.

“apa kira kira sebenarnya ada permainan antara pihak pemdes kebotohan kecamatan kraton kabupaten pasuruan dalam pelaksana pengerjaan proyek yang mungkin bersumber dari dana desa dengan pihak dinas terkait? Yang seharusnya pembangunan jembatan tersebut dianggarkan dalam perencanaan tahun 2021, dan lagi semua pengerjaan fisik di pending gegara pandemi kovid-19 tetapi kades kebotohan justru sudah mengerjakan di waktu sekarang,” Ucap salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat(LSM)SURAPATI

Pengertiannya dalam Penanganan untuk permasalahan hukum lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa, pemerintah mengungkapkan bahwasannya sistem dana talangan untuk membiayai suatu proyek pemerintah itu sudah menyalahi aturan.

Suatu pemerintahan dan sewajarnya tidak lagi mencari dana talangan dari pihak luar jika telah menganggarkan biaya dalam pembangunan suatu proyek pengerjaan fisik dalam hal ini (pembangunan jembatan), sebab dalam
“peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilarang menandatangani (melegalkan) hal hal pengerjaan proyek sebelum anggaran untuk proyek tersebut turun.”(Kang mus) Share this page to Telegram

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *