ASN Pusing 7 Keliling Karena sampai saat ini Belum Gajian

  • Whatsapp

Jember, MN Cakrawala -Hampir paruh bulan sudah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember belum menerima haknya yaitu Gaji Bulan Desember 2020.

Salah satu ASN Golongan III di kecamatan Silo bernama Bapak Firman mengungkapkan pada awak media, Saya ASN yang bergaji Rp 2.670.000 berharap mudah-mudahan pengambil kebijakan yaitu Bupati bisa segera dapat solusi karena banyak yang mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Read More

Selain itu agar ekonomi di Jember bisa berjalan dengan semestinya karena jumlah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) di Kab Jember ribuan jumlahnya yang berdampak pada masyarakat lain yang bukan ASN seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Sekolah diwilayah kecamatan Rambipuji Bapak M.P SPd yang tidak mau disebutkan namanya merasa kecewa terhadap pemerintah karena keterlambatan Gaji ASN ini sangat merugikan sekali karena kebutuhan untuk makan, operasional biaya sekolah dan tagihan utang tidak terpenuhi dan apabila punya hutang di BANK JATIM tabungan otomatis dipotong. Rabu 13/01/21.

Sementara itu KS SD yang ada di Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Bapak Muhammad, SPd (nama samaran) sangat menyayangkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya sudah deal dan karena kesalahan awal tidak harmonisnya Eksekutif dan Legeslatif akhirnya gaji semua instansi terlambat kecuali Guru SMA SMK.” Ungkap Bpk Muhammad, SPd.

Wawancara dilanjutkan dengan Pejabat Eselon 2 Pemkab Jember melalui sambungan telpon seluler mengungkapkan pada awak media.

Sebagai PNS keterlambatan gaji PNS sampai tengah bulan tentu ini mengherankan sebab Anggarannya ada, tapi sangat Memprihatinkan sekali sebab bagi ASN, gaji itu sumber pokok penghasilan. Jangan sampai hal ini membuat ketahanan keluarga menjadi ambruk apalagi sedang dalam pandemi Covid 19.


Harus diselesaikan akar masalah penyebabnya, mengapa sampai tidak cair secara cepat dan tuntas sehingga gaji segera bisa dicairkan.
Obrolan di WhatsApp
Solusi mengatasi keterlambatan Gaji PNS sederhana saja asalkan Bupati mau merevisi usulan Perkadanya dengan mencantumkan belanja yang wajib mengikat saja sesuai arahan dari Gubernur Jawa Timur.

Masalahnya : apakah bupati mau lakukan revisi? Biasanya sih melawan. Jika itu terjadi, pasti terjadi pengesahan perkada APBD tanpa persetujuan Gubernur seperti tahun 2018 lalu.” Ungkap Pejabat Eselon 2 Pemkab.(Team) Share this page to Telegram

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *